Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru-baru ini mengindikasikan kemungkinan upaya untuk menguasai industri minyak mentah Iran. Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan dan konflik yang melibatkan AS dan Israel di wilayah Timur Tengah. Menurut Trump, langkah ini memerlukan waktu, namun bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.
Melalui unggahan di media sosial pada Sabtu (4/4/2026) seperti dikutip dari Aljazeera, Trump menulis, "Dengan sedikit waktu lagi, kita dapat dengan mudah MEMBUKA SELAT HORMUZ, MENGAMBIL MINYAKNYA, dan MENGHASILKAN KEKAYAAN BESAR. AKANKAH INI MENJADI 'SEMBURAN' BAGI DUNIA???" Seruan ini menunjukkan ambisi besar AS dalam mengendalikan pasokan energi global.
Selama beberapa pekan, Trump telah berulang kali menyatakan bahwa AS akan segera membuka kembali Selat Hormuz. Selat ini sebelumnya diblokir di awal konflik, menyebabkan lonjakan drastis harga energi. Pada Maret lalu, ia bahkan menyebut Angkatan Laut AS akan mengawal kapal tanker minyak yang melintasi kawasan strategis tersebut.
Namun, faktanya, militer AS sendiri mengakui belum sepenuhnya siap untuk misi pengawalan semacam itu. Kapal-kapal besar yang bergerak lambat di selat sempit tersebut dianggap rentan menjadi sasaran drone dan rudal Iran. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan keamanan rencana tersebut di lapangan.
Model Penguasaan Minyak ala Venezuela
Selain rencana di Selat Hormuz, Trump juga pernah mengisyaratkan kemungkinan bagi pemerintah AS untuk meniru model pengambilalihan minyak mentah yang diterapkan di Venezuela. Di sana, pasca penculikan Presiden Nicolas Maduro oleh pasukan AS pada Januari, presiden penggantinya, Delcy Rodriguez, menyepakati penjualan minyak dalam jumlah besar kepada pemerintahan Trump.
Meski demikian, Trump mengakui bahwa masyarakat AS kemungkinan tidak memiliki kesabaran untuk perang yang panjang. "Kita bisa saja mengambil minyak mereka, tapi Anda tahu saya tidak yakin bahwa orang-orang di negara kita memiliki kesabaran untuk melakukan itu, dan itu sangat disayangkan," kata Trump seperti dilansir dari Detik Finance.
Ia melanjutkan, "Mereka ingin melihat ini berakhir. Jika kita tetap di sana, saya lebih suka mengambil minyaknya saja. Kita bisa melakukannya dengan sangat mudah; saya lebih suka itu. Tetapi orang-orang di negara itu seolah berkata, 'Menang saja. Kalian menang besar, menang saja. Pulanglah'."
Kedaulatan Iran dan Hukum Internasional
Berbeda dengan Venezuela, sistem pemerintahan Iran tetap utuh. Meskipun terjadi pembunuhan pejabat tinggi dan pemboman harian oleh AS serta Israel, Iran masih memegang kendali penuh atas sumber daya alamnya. Oleh karena itu, mekanisme bagi AS untuk menguasai industri minyak mentah Iran atau membuka Selat Hormuz masih menjadi pertanyaan besar.
Pernyataan Trump mengenai pengambilalihan minyak Iran bahkan dinilai banyak pihak sebagai bualan semata dan melanggar hukum internasional. Doktrin Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1962, menegaskan bahwa minyak dan mineral adalah milik negara tempat mereka berada.
Resolusi tersebut menyatakan, "Pelaksanaan kedaulatan rakyat dan bangsa atas sumber daya alam mereka secara bebas dan bermanfaat harus didorong oleh rasa saling menghormati antar negara berdasarkan kesetaraan kedaulatan mereka." Ini menunjukkan bahwa setiap upaya penguasaan paksa akan berhadapan dengan prinsip-prinsip dasar kedaulatan negara yang diakui secara global.
