Pemerintah Indonesia mengumumkan langkah evaluasi menyeluruh terhadap operasional dan keselamatan kereta api nasional menyusul insiden kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, yang terjadi pada Senin (27/4/2026) malam.
Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa fokus utama perbaikan akan menyasar sekitar 1.800 titik perlintasan sebidang di seluruh Indonesia yang dinilai masih memerlukan peningkatan kualitas.
Dilansir dari Detik Finance, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan atensi khusus pada isu ini dengan menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp4 triliun guna mendukung komitmen keselamatan bagi pengguna jalan dan kereta api.
"Tadi Pak Presiden sudah menyampaikan akan ada tambahan Rp4 triliun. Itu nanti akan dikombinasikan dengan budget kereta api dan BUMN juga akan berpartisipasi di dalam komitmen safety," ujar Dony Oskaria di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Dony menegaskan bahwa selain alokasi dana, pemerintah saat ini sedang memprioritaskan penanganan para korban kecelakaan, termasuk penyediaan fasilitas rumah sakit serta koordinasi pemberian santunan dari Jasa Raharja dan PT KAI.
Kronologi kecelakaan sebagaimana dipaparkan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bermula saat rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) relasi Bekasi-Cikarang menabrak sebuah mobil di perlintasan sebidang JPL 85 hingga menyebabkan operasional terhenti.
Dampak tabrakan tersebut memaksa petugas menghentikan satu rangkaian KRL lain berkode PLB 5568 di peron Stasiun Bekasi Timur, namun KA Argo Bromo Anggrek relasi Jakarta-Surabaya tidak sempat berhenti sempurna hingga terjadi kontak fisik antar-kereta.
Kementerian Perhubungan kini menunggu hasil investigasi independen dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengungkap penyebab pasti insiden tersebut secara objektif sebagai landasan kebijakan keselamatan di masa mendatang.
