Badan Gizi Nasional (BGN) membekukan sementara operasional 1.738 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia pada Rabu, 13 Mei 2026, karena dinilai tidak memenuhi standar kelayakan. Langkah tegas ini diambil untuk menjamin keamanan pangan dalam pelaksanaan program strategis pemerintah.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa dari total 28.390 unit SPPG yang terdata hingga Selasa (12/5/2026), ribuan unit harus menjalani proses suspend. Berdasarkan laporan yang dilansir dari Detik Finance, penghentian dilakukan demi menjaga kualitas asupan bagi masyarakat.
Data pemerintah menunjukkan baru 15.735 SPPG yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikasi ini merupakan syarat mutlak untuk memastikan setiap unit layanan mampu menjalankan prosedur keamanan pangan secara konsisten dan terukur.
"Berdasarkan data per 12 Mei 2026, terdapat 1.238 SPPG yang diberhentikan sementara atau suspend karena tidak memenuhi standard," ungkap Qodari dalam konferensi pers di Auditorium Kantor Bakom, Jakarta.
Pemerintah menargetkan total 82,9 juta penerima manfaat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga pertengahan Mei 2026, realisasi penerima manfaat telah mencapai 61.991.412 orang atau setara dengan 74,8 persen dari target nasional.
Qodari menegaskan bahwa pengelolaan program skala besar ini memerlukan pengawasan ketat dari hulu ke hilir. Perbaikan mencakup seleksi mitra SPPG, standardisasi menu, hingga mekanisme pelaporan insiden untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan di lapangan.
Evaluasi menyeluruh terus dilakukan pada aspek perencanaan dan distribusi guna memastikan manfaat program sampai ke tangan penerima secara layak. Badan Gizi Nasional akan mengaktifkan kembali unit yang disuspend setelah standar pemenuhan gizi dan higienitas terpenuhi.
