Pemilik Johor Darul Ta'zim (JDT), Tunku Ismail Idris, menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab terkait skandal pemalsuan dokumen pemain naturalisasi yang melibatkan Timnas Malaysia.
Tunku Ismail, yang dikenal dengan nama Tunku Mahkota Johor (TMJ), bahkan bersedia memenuhi permintaan publik untuk hadir di pengadilan. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus pemalsuan dokumen yang menggemparkan dunia sepak bola tersebut.
Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas tuntutan dari sebuah akun media sosial bernama Ibnu Saif, terkait dengan keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional (CAS) mengenai banding terhadap putusan FIFA.
Ibnu Saif menulis, "TMJ harus bertanggung jawab atas kebohongan ini, kami belum lupa. Jika mereka ingin beralasan masalah internal, mereka tidak perlu meretas akun X dengan peretas untuk memberi tahu mereka bahwa mereka telah bertemu dengan pemain lama. Ini bukan kasus 1MDB yang sah milik Najib, pengadilan tidak dapat menerima logika alasan yang dia berikan."
Menanggapi cuitan tersebut, TMJ menyatakan kesiapannya untuk dibawa ke pengadilan sesuai permintaan publik terkait skandal ini. Ia juga menantang semua pihak untuk membuktikan keterlibatannya dalam proses pemalsuan dokumen tujuh pemain naturalisasi yang mencoreng reputasi sepak bola Malaysia.
"Setuju! Saya punya saran yang lebih baik. Bawa saya ke pengadilan dengan bukti apa pun yang Anda miliki. Tolong," tulis Tunku Mahkota Johor.
CAS telah mengeluarkan putusan terkait banding tujuh pemain naturalisasi Timnas Malaysia yang dianggap ilegal oleh FIFA. Putusan tersebut sebagian mengabulkan permohonan para pemain, mengubah ruang lingkup hukuman yang sebelumnya dijatuhkan oleh FIFA.
Panel arbitrase CAS menetapkan larangan bermain selama 12 bulan bagi ketujuh pemain, namun sanksi ini hanya berlaku untuk pertandingan resmi. Para pemain tetap diizinkan untuk mengikuti sesi latihan bersama klub masing-masing selama masa hukuman.
Dalam bandingnya, FAM mengakui adanya "kelemahan institusional" dan tidak membantah kemungkinan keterlibatannya dalam pelanggaran FDC. FAM juga menyatakan bahwa para pemain hanya memiliki peran terbatas, yaitu menyerahkan dokumen yang diminta tanpa turut serta dalam persiapan atau perubahan dokumen tersebut.
"Para pemain tidak bertindak dengan niat jahat maupun kelalaian," demikian argumen yang diajukan pihak pemain naturalisasi Malaysia dalam banding ke CAS.
Hukuman Pemain
Berdasarkan Pasal 22 FDC, panel memutuskan hukuman hanya diterapkan pada keikutsertaan dalam pertandingan, bukan seluruh aktivitas sepak bola. Larangan bermain berlaku mulai 5 Maret 2026, dengan masa hukuman yang telah dijalani sejak 25 September 2025 hingga 26 Januari 2026 diperhitungkan sebagai bagian dari sanksi yang sudah dijalankan.
Sementara itu, banding FAM untuk memangkas denda menjadi tidak lebih dari 50.000 frans Swiss (Rp1 miliar) ditolak CAS. Panel menyatakan denda 350.000 franc Swiss yang dijatuhkan FIFA kepada FAM adalah keputusan yang tepat dan seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan.
