Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membantah isu penggelembungan harga pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat sebesar Rp700 ribu per pasang pada Rabu, 6 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa informasi yang viral di media sosial tersebut merupakan hoaks yang memutarbalikkan fakta lapangan.
Dilansir dari Medcom, Gus Ipul menjelaskan bahwa angka Rp700 ribu tersebut merupakan pagu anggaran maksimal untuk satu paket kebutuhan, bukan harga pembelian riil satu pasang sepatu. Pagu tersebut telah mencakup berbagai kelengkapan pendukung lainnya untuk kebutuhan siswa.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, realisasi harga sepatu harian berada di rentang Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per pasang. Pengadaan pada tahun 2025 tersebut mencakup empat jenis alas kaki, yakni sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Pakaian Dinas Harian (PDH), sepatu olahraga, dan sepatu asrama.
Gus Ipul mengklarifikasi bahwa foto pemberian sepatu yang beredar merupakan dokumentasi kegiatan di Malang pada 2 Mei 2025. Sepatu dalam foto tersebut adalah bantuan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang bersumber dari dana APBD, bukan APBN.
"Itu fitnah, hoaks," kata Gus Ipul, Menteri Sosial dalam keterangannya saat menunjukkan bukti dokumentasi melalui layar digital untuk meluruskan persepsi publik yang keliru terkait program Sekolah Rakyat tersebut.
Penetapan pagu anggaran disebut telah melalui proses survei dan mekanisme resmi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kelompok Kerja (Pokja). Seluruh proses lelang dilakukan secara kompetitif melalui sistem yang transparan untuk memilih penawaran harga terendah dengan spesifikasi sesuai standar.
Kementerian Sosial memastikan setiap paket sepatu yang diterima siswa juga sudah termasuk pemberian kaos kaki tanpa biaya tambahan. Gus Ipul menjamin tidak ada intervensi maupun proyek titipan dalam seluruh proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementeriannya.
Pihak kementerian menyatakan kesiapannya untuk diaudit dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum jika ditemukan bukti penyimpangan yang kuat. Saat ini, jajaran Kemensos dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo tetap berkomitmen menjaga integritas pelaksanaan program bantuan sosial tersebut.
