Iran telah memberikan izin kepada Malaysia dan Thailand untuk melintasi Selat Hormuz, sebuah jalur laut strategis yang sangat penting untuk perdagangan minyak global. Keputusan ini datang di tengah ketegangan regional yang mengakibatkan pembatasan pelayaran, berdampak pada pasokan energi internasional. Dilansir dari Detik Finance, tujuh kapal tanker milik perusahaan Malaysia seperti Petronas dan Sapura Energy kini sedang menunggu kesempatan aman untuk melanjutkan perjalanan mereka.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menyatakan bahwa pemerintah Iran telah menunjukkan sinyal positif terkait permintaan Malaysia. Ia menambahkan bahwa meskipun izin telah diberikan, kapal tanker Malaysia harus menunggu giliran karena situasi di Selat Hormuz sangat padat dan tegang. "Kami ingin memastikan semua kapal dapat melewati dengan aman, karena situasi di Selat Hormuz sangat tegang, dengan lalu lintas kapal yang padat yang mencoba keluar. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan insiden yang tidak diinginkan," terang Hasan pada Sabtu, 28 Maret 2026.
Selain Malaysia, Thailand juga berhasil mengamankan izin melintas Selat Hormuz. Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, mengonfirmasi tercapainya kesepakatan tersebut, seperti dilaporkan oleh CNA pada tanggal yang sama. Kesepakatan ini diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran terkait impor bahan bakar minyak (BBM) setelah kapal tanker Thailand sempat terjebak menyusul konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada akhir Februari lalu. "Dengan adanya kesepakatan ini, ada keyakinan yang lebih besar bahwa gangguan seperti yang terjadi pada awal Maret tidak akan terulang," kata Anutin.
Sementara itu, dua kapal tanker milik Pertamina dari Indonesia, PIS VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro, masih tertahan di Teluk Arab dan belum bisa melewati Selat Hormuz per 26 Maret 2026. Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengonfirmasi bahwa pemerintah Iran telah merespons positif permohonan agar kedua kapal tanker tersebut dapat melintas dengan aman. Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menjelaskan bahwa pihaknya bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran telah melakukan koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait di Iran. Meski demikian, Kemlu belum dapat memberikan kepastian waktu kapan kedua kapal tersebut dapat berlayar kembali.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak sepenuhnya ditutup. Ia menyebut bahwa banyak negara telah menghubungi Iran untuk memastikan keselamatan pelayaran mereka. "Untuk sejumlah negara yang kami anggap bersahabat, atau dalam kasus tertentu yang kami nilai perlu, angkatan bersenjata kami telah memberikan pengawalan secara aman," ujar Araghchi, dikutip dari Reuters.
Negara-negara yang dilaporkan telah mendapatkan izin untuk melintasi Selat Hormuz termasuk Tiongkok, Rusia, Pakistan, Irak, dan India. Bahkan, kapal-kapal dari Bangladesh juga telah diizinkan setelah melakukan koordinasi dengan pihak berwenang Iran. Data pelayaran dari Kpler menunjukkan penurunan drastis lalu lintas kapal di selat tersebut, dari rata-rata 138 kapal per hari sebelum konflik menjadi hanya sekitar 99 kapal sepanjang Maret ini.
Analisis yang dilakukan BBC Indonesia mengungkapkan bahwa sekitar sepertiga dari pelayaran terbaru di Selat Hormuz melibatkan kapal-kapal yang memiliki keterkaitan dengan Iran, termasuk 14 kapal berbendera Iran dan sejumlah kapal lain yang diduga terhubung dengan perdagangan minyak Teheran. Sembilan kapal lainnya terafiliasi dengan Tiongkok, sementara enam kapal menuju India. Kapal-kapal yang berhasil melintas sering kali memilih rute yang lebih dekat ke pantai Iran, utara Pulau Larak, memungkinkan pengawasan oleh aparat Iran.
