Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mencopot sejumlah pejabat internal kementerian akibat keterlambatan pembangunan proyek Sekolah Rakyat yang dinilai setengah mangkrak di Jakarta pada Jumat (22/5/2026). Dilansir dari Detik Finance, rendahnya realisasi fisik menjadi pemicu utama keputusan tegas ini.
Hingga 20 Mei 2026, progres pembangunan 93 sekolah rakyat baru menyentuh angka 58-59 persen. Padahal, proyek tersebut ditargetkan rampung dan siap digunakan pada tahun ajaran baru yang dimulai Juli 2026.
Dody menuding ada bawahannya di kementerian yang melakukan tindakan tidak terpuji pada tahap awal pelaksanaan proyek, meskipun ia enggan merinci tindakan tersebut.
"Sayangnya, teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak," sebut Dody saat media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Keterlambatan ini dinilai tidak wajar mengingat jajaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis diisi oleh para profesional. Arahan dan solusi penanganan kendala teknis yang diberikan sejak Januari-Februari 2026 juga tidak dijalankan secara serius oleh jajarannya.
"Harus diakui memang pembangunannya agak di luar prakiraan saya sebetulnya. Karena, dengan komposisi profesional di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, seharusnya keterlambatan seperti sekarang ini seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi yang sudah ya sudah lah. Sebagai akibat ini beberapa orang harus saya berhentikan," jelas Dody.
Respons lambat dari para pejabat membuat menteri harus turun tangan langsung ke lapangan untuk memantau situasi dan menyodorkan jalan keluar demi mengejar ketertinggalan target fisik.
"Saya harus turun langsung untuk memantau, bukan hanya memantau tapi memberikan solusi lainnya.Solusi yang kadang-kadang oleh teman-teman itu belum atau tidak pernah dipikirkan. Sebetulnya sih solusi-solusi ini sudah pernah saya sampaikan cuman mungkin waktu itu dikiranya mungkin sambil bercanda sehingga tidak pernah diindahkan," papar Dody.
Persoalan semakin pelik karena ditemukan adanya kontrak pembangunan yang jadwal penyelesaiannya justru melewati batas waktu instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta sekolah siap pada Juni 2026.
"Adik-adik (siswa sekolah) harus masuk di tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti kan bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi apa, kontrak pembangunannya itu ada yang selesai di Juli. Bahkan ada selesai di Oktober," sebut Dody.
Langkah perombakan massal akhirnya dilakukan dari level Eselon I hingga Kepala Balai. Meskipun ada titik dengan progres sangat rendah seperti di Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes, kementerian tetap optimis 88 sekolah rakyat selesai pada Juni.
