Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengidentifikasi banyaknya lahan negara yang kini dikuasai oleh pihak ketiga. Temuan ini diungkapkan oleh Menteri Maruarar Sirait setelah melakukan peninjauan bersama Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, seperti dilansir dari Detik Finance.
Sebagian besar dari lahan milik negara yang dikuasai oleh oknum-oknum tersebut tersebar di area sekitar bantaran rel kereta api. Lokasinya mencakup wilayah strategis seperti Tanah Abang Jakarta Pusat, Bandung Jawa Barat, dan Medan Sumatera Utara.
Pemerintah berkomitmen untuk mengambil alih kembali lahan-lahan ini demi kepentingan publik. Rencananya, area tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta masyarakat kelas menengah.
Maruarar Sirait dijadwalkan akan melaporkan hasil penemuannya ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang akan diselenggarakan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (6/4/2026).
"Banyak sekali tanah negara yang dikuasai oleh pihak lain dan kita akan kuasai kembali untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan juga masyarakat yang menengah. Supaya kita bisa bersinergi dengan cepat," jelas Maruarar saat tiba di Istana.
Dirinya juga menegaskan bahwa negara hukum ini wajib hadir untuk mengembalikan asetnya. "Kita tahu negara ini adalah negara hukum, ya. Jadi tanah negara kita harus hadir dan digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Jangan ragu-ragu, ya," ujarnya.
Sebelumnya, telah teridentifikasi tiga bidang lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI di Tanah Abang yang secara ilegal dikuasai pihak ketiga. Lahan ini akan menjadi prioritas untuk diambil alih kembali oleh negara.
Area tersebut rencananya akan digunakan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Pemerintah juga sedang menyiapkan skema pembiayaan alternatif di Tanah Abang melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk pembangunan hunian tersebut.
Salah satu pihak swasta yang telah menyatakan kesanggupan untuk turut serta dalam proyek pembangunan ini adalah PT Astra International Tbk. Perusahaan tersebut akan berkolaborasi dengan PT KAI untuk membangun 1.000 unit hunian.
Setiap unit hunian yang akan dibangun memiliki luas 35 meter persegi. Fasilitas di dalamnya meliputi dua kamar tidur dan satu kamar mandi, dirancang untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.
