Pemerintah tengah menggodok aturan pelaksanaan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebijakan ini akan dilengkapi dengan sanksi tegas bagi para abdi negara yang kedapatan melanggar ketentuan WFH.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan, pihaknya masih dalam tahap finalisasi penyusunan regulasi tersebut. Penerapan WFH selama satu hari bagi ASN dimaksudkan sebagai upaya pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sehari-hari.
Bima Arya menegaskan kekhawatiran pemerintah bahwa kebijakan WFH justru akan mendorong ASN untuk keluar rumah, bukan berdiam diri di kediaman. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan merumuskan detail teknis agar tujuan WFH, yaitu penghematan energi, dapat tercapai secara maksimal dan tidak disalahartikan sebagai hari liblibur.
Mengenai penentuan hari pelaksanaan WFH, Bima menyebutkan bahwa sempat muncul usulan untuk tidak memilih hari Jumat atau Senin, guna menghindari potensi libur panjang. Ia memastikan bahwa telah dilakukan kajian mendalam oleh lintas kementerian terkait penetapan hari WFH bagi ASN.
"Semua tentu sudah ada hitung-hitungannya. Sudah ada angka-angka yang dipelajari oleh lintas Kementerian," kata Bima, seperti dilansir dari Detik Finance. Keputusan final mengenai hari WFH ini akan diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Sanksi bagi ASN yang melanggar kebijakan WFH akan mengacu pada peraturan kepegawaian yang sudah berlaku. Bima menegaskan adanya mekanisme yang jelas untuk pemberian hukuman apabila seorang ASN tidak menjalankan tugasnya atau meninggalkan tugas saat WFH.
Penerapan WFH dan Pengecualian Layanan Publik
Penerapan WFH bagi ASN diperkirakan akan dimulai pada pekan depan, namun masih menunggu persetujuan resmi dari pemerintah pusat. Bima Arya menambahkan bahwa begitu keputusan ditetapkan oleh Menko Perekonomian, kebijakan ini akan segera diterapkan.
Pemerintah sedang mengkaji beberapa opsi terkait pemilihan hari WFH, baik di tengah minggu maupun di akhir minggu. Keputusan akhir akan mengikuti arahan Presiden dan Menko Perekonomian, dengan Kemendagri siap melakukan sosialisasi secara menyeluruh.
Mantan Walikota Bogor itu menekankan pentingnya menjaga agar WFH tidak mengganggu layanan publik. ASN yang bertugas di sektor pelayanan vital seperti puskesmas, rumah sakit, dinas perhubungan (dishub), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) kemungkinan besar tidak akan menerapkan WFH. "Pelayanan publik tidak boleh berhenti," ujar Bima.
Pengecualian ini memastikan sektor esensial tetap beroperasi optimal. Selain itu, Bima juga mengonfirmasi bahwa ASN daerah akan menerapkan kebijakan WFH satu hari, sejalan dengan arahan yang telah ditentukan.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana telah memastikan bahwa program tersebut akan tetap berjalan optimal dan terdistribusi sesuai jadwal, meskipun ada penyesuaian pola kerja ASN dengan kebijakan WFH.
