Direktorat diplomasi publik nasional Israel, yang dikenal sebagai Hasbara dan bertugas mengawasi propaganda Israel, menghadapi tuntutan pembayaran dari mantan pegawainya. Tuntutan ini terkait dengan pekerjaan yang belum dibayar sejak Oktober 2023, sebagaimana dilaporkan oleh harian Israel, Calcalist.
Berbagai perusahaan dan kontraktor yang menyediakan layanan pada bulan-bulan awal konflik Israel di Gaza setelah serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, juga melayangkan tuntutan kepada direktorat tersebut.
Dua perusahaan swasta, yang menyediakan studio bagi para pemimpin Israel dan mendanai kegiatan aktivisme di Eropa, secara bersama-sama menuntut pembayaran sebesar USD 650.000.
Eylon Levy, seorang tokoh keturunan Inggris-Israel yang pernah menjabat sebagai juru bicara resmi pemerintah hingga Maret 2024, menyatakan bahwa meskipun ia juga belum menerima bayaran, ia memilih untuk tidak ikut serta dalam gugatan karena sudah lelah menagihnya.
Juru bicara Levy membenarkan hal ini kepada Middle East Eye yang dikutip detiKINET. Levy, yang merupakan lulusan Universitas Oxford, terus melanjutkan pekerjaan Hasbara-nya meskipun tidak lagi secara resmi bekerja untuk pemerintah Israel.
"Pemerintah Inggris benar-benar menyangkal bahwa Iran telah menyerang Inggris. Mereka mencoba membunuh tentara Inggris," tulis Levy di akun X, merujuk pada rudal yang ditembakkan ke pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris (RAF) Akrotiri di Siprus.
Menurut laporan Calcalist, puluhan aktivis dan kontraktor independen Hasbara direkrut setelah 7 Oktober karena kekurangan staf. Beberapa aktivis dan influencer dipekerjakan melalui kontraktor swasta, bukan secara resmi.
Salah satu perusahaan, yang menyediakan studio khusus wawancara bagi PM Benjamin Netanyahu dan mantan Menhan Yoav Gallant, kini menuntut lebih dari USD 160.000 atas pekerjaan yang belum dibayar. Perusahaan lain bernama Intellect, menuntut lebih dari USD 487.000.
Calcalist juga melaporkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mendanai penerbangan ke Den Haag bagi para aktivis influencer untuk menentang demonstrasi pro-Palestina menjelang sidang di pengadilan.
Upaya Hasbara juga dilakukan oleh kementerian luar negeri dan kementerian diaspora sejak Oktober 2023. Kedua kementerian tersebut mengalokasikan dana besar untuk menyebarkan propaganda Israel yang bertujuan menyangkal tuduhan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan genosida.
Pemerintah Israel menyetujui tambahan anggaran sebesar USD 49 juta untuk upaya Hasbara di kementerian luar negeri pada bulan September lalu. Anggaran ini ditambahkan ke anggaran yang sudah ada sebesar USD 170 juta.
Pada bulan yang sama, kementerian luar negeri mendirikan direktorat diplomasi publik baru. Direktorat ini diharapkan dapat mempekerjakan blogger dan influencer media sosial, seiring dengan anggapan di Israel bahwa upaya Hasbara selama ini belum berhasil.
Pada Juni 2024, terungkap bahwa Menteri Urusan Diaspora Amichai Chikli memimpin kampanye Hasbara yang menargetkan kampus-kampus di AS dan berupaya mendefinisikan ulang antisemitisme dalam hukum AS.
