Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan pembenahan sistem operasional secara menyeluruh pasca insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line. Peristiwa maut yang memakan korban jiwa dan puluhan orang luka-luka ini terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.
Ketua BPKN, Mufti Mubarak, menegaskan bahwa tragedi ini harus menjadi titik balik perbaikan sistem transportasi publik di Indonesia. Dilansir dari Detik Finance, kecelakaan tersebut memicu sorotan tajam terhadap keandalan manajemen perjalanan kereta api nasional.
Mufti meminta agar seluruh hak para korban dipenuhi tanpa terkecuali, mencakup biaya pengobatan, pemberian santunan, hingga proses pemulihan jangka panjang. Ia menilai insiden ini bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan cerminan adanya kelemahan serius dalam pengawasan jalur.
"Ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem. Tidak boleh ada lagi kereta masuk di jalur yang sama tanpa pengamanan berlapis. Ini bentuk kecerobohan sistemik," ujar Mufti Mubarak, Ketua BPKN dalam keterangannya pada Selasa (28/4/2026).
BPKN mengidentifikasi adanya indikasi kesalahan penggunaan jalur dan lemahnya sistem pengendalian perjalanan kereta sebagai faktor krusial yang harus diusut tuntas. Mufti mendorong KAI untuk meninggalkan sistem manual atau semi-manual demi mencegah kesalahan manusia (human error).
Rekomendasi perbaikan yang diajukan mencakup modernisasi total melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk deteksi dini konflik jalur. Selain itu, diperlukan integrasi kontrol lalu lintas digital secara real-time dan peningkatan sistem persinyalan otomatis.
Saat ini, proses investigasi masih terus berjalan guna memastikan penyebab pasti kecelakaan, termasuk mendalami laporan mengenai gangguan perlintasan yang menyebabkan KRL berhenti sebelum ditabrak. Fokus utama BPKN saat ini adalah memastikan keselamatan konsumen menjadi prioritas tertinggi dalam operasional perkeretaapian.
