Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menerima insentif sebesar Rp 6 juta per hari dari Badan Gizi Nasional (BGN). Dana ini diberikan sebagai bentuk dukungan operasional.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa insentif ini diberikan karena SPPG sebagai mitra menanggung investasi awal serta berbagai risiko operasional tanpa menggunakan dana APBN.
Pembangunan SPPG atau dapur MBG sepenuhnya dibiayai oleh mitra. Hal ini mencakup pengadaan lahan, perencanaan, pembangunan, pengadaan peralatan, hingga pemeliharaan. Mitra juga menanggung seluruh risiko, termasuk kerusakan bangunan akibat bencana.
"Kita melihat bahwa mitra ini pertama, mengeluarkan dana investasi karena untuk membangun itu bukan dari dana APBN, tetapi kami akan berikan insentif ketika mereka sudah membangun. Yang kedua, Badan Gizi itu sebetulnya mentransfer risiko seluruh risiko ke mitra," ujar Dadan melalui unggahan video di Instagram BGN @badangizinasional.ri, Sabtu (28/2/2026).
Dadan mencontohkan, sebuah fasilitas SPPG di Aceh yang baru selesai dibangun terdampak banjir, sementara fasilitas lain mengalami kebakaran. Seluruh risiko tersebut menjadi tanggung jawab mitra.
"Kemudian pengisian peralatan, pemeliharaan bangunan, kemudian penurunan nilai peralatan dan bangunan, termasuk risiko yang dimunculkan dengan adanya operasionalisasi, termasuk risiko bencana. Contoh misalnya ada satu SPPG yang baru saja selesai dibangun di Aceh tiba-tiba kesapu banjir," jelas Dadan.
Skema pembangunan oleh mitra dinilai lebih efisien karena menekan biaya. Dadan meyakini mitra tidak akan melakukan mark up terhadap pembangunan fasilitas mereka sendiri. Prosesnya pun menjadi lebih hemat.
BGN juga menilai bahwa pembangunan oleh mitra jauh lebih cepat dibandingkan jika menggunakan dana APBN. Mitra mampu menyelesaikan pembangunan dalam waktu sekitar dua bulan, sementara pembangunan dengan mekanisme APBN dapat memakan waktu paling cepat lima bulan.
"Yang paling penting kecepatan di dalam penyelesaian bangunan. Ini hal yang tidak bisa ditandingi dengan dana APBN. Karena untuk membangun dengan dana APBN butuh menyewa konsultan untuk membuat perencanaan, setelah itu kemudian setelah itu harus survey kemudian harus koordinasi dengan Kementerian Keuangan," beber Dadan.
"Jika terjadi pergeseran lokasi juga akan demikian, sehingga dari segi waktu mitra bisa membangun dalam waktu 2 bulan. Badan Gizi kalau membangun bangunan seperti ini paling cepat 5 bulan karena untuk tendernya saja minimal 45 hari," tutup Dadan.
