Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi fokus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta setelah dilakukan penggeledahan terkait dugaan kasus korupsi. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (9/4), memicu beragam respons dari pihak terkait.
Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, menyatakan dukungannya atas tindakan hukum tersebut. Dikutip dari Detik Finance, Teddy menegaskan bahwa pemerintah sangat terbuka terhadap proses hukum, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penindakan hukum bagi siapa pun yang bersalah.
Teddy mengonfirmasi bahwa ia telah bertemu dengan Menteri PUPR, Dody Hanggodo, sebelum penggeledahan dilakukan. "Ya, silakan geledah. Tadi malam kan? Oke, dan malam sebelumnya kebetulan Pak Menteri PU juga ke tempat saya," kata Teddy pada Jumat (10/4/2026).
Dalam pernyataannya, Teddy juga menegaskan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan penegakan hukum. "Jadi intinya kita terbuka untuk hukum, termasuk Bapak Presiden sering menyampaikan siapa pun bila bersalah dan kalau terbukti ya, itu silakan diperiksa gitu ya, termasuk keluar dan ke dalam, dan di Kementerian PU kemarin digeledah oleh Kejati Jakarta gitu ya," ujarnya.
Sementara itu, Menteri PUPR, Dody Hanggodo, mengungkapkan keterkejutannya atas penggeledahan tersebut. Ia memilih untuk tidak mendalami lebih lanjut maksud dan tujuan penyidik Kejaksaan Tinggi saat mereka meminta izin.
"Saya juga ikut terkejut karena pada saat kemarin kita ada acara kan saya dikasih tahu kalau teman-teman Kejaksaan datang dan ingin melakukan pendalaman atas beberapa kasus," jelas Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2026).
Dody menjelaskan bahwa ia sengaja tidak bertanya secara detail karena menganggap hal tersebut sudah masuk ranah penegak hukum. "Saya juga memang sengaja tidak mau tanya lebih detail karena saya menganggap sudah ranahnya penegak hukum. Jadi saya nggak mau terlibat jauh, mereka cuma minta izin untuk masuk ke ruangan," tambahnya.
Setelah melaporkan situasi ini kepada Presiden Prabowo Subianto, Dody langsung mendapatkan dukungan penuh untuk memberikan izin penggeledahan kepada Kejati. Hal ini menunjukkan komitmen pimpinan negara dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.
