Presiden Prabowo Subianto menyoroti alokasi anggaran daerah yang dianggap kurang produktif, termasuk pembelian mobil dinas mewah untuk kepala daerah yang mencapai Rp 8 miliar.
Prabowo menekankan bahwa masih banyak keperluan mendasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa, sementara anggaran justru digunakan untuk hal-hal yang kurang prioritas.
"Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair," ujarnya saat berdiskusi dengan jurnalis di kediamannya, Hambalang, Bogor, Kamis (19/3/2026).
Menurutnya, pola belanja daerah saat ini belum efisien, termasuk dalam pemanfaatan anggaran untuk fasilitas pejabat.
"Banyak pejabat itu menurut saya ini tidak efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar," ungkapnya.
Sebagai perbandingan, Prabowo menyatakan bahwa ia menggunakan kendaraan dinas buatan dalam negeri yang harganya jauh lebih terjangkau.
"Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden, ada anti peluru, mungkin jadi 1 miliar. Tapi tidak sampai 8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi," tegasnya.
Presiden juga menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab kepala daerah dalam mengelola anggaran publik, memastikan penggunaannya untuk kepentingan rakyat.
"Habis itu kunjungan kerja-kunjungan kerja, sudahlah itu yang kita minta. Kesadaran, rasa tanggung jawab, iya kan?" lanjutnya.
Ia mengingatkan bahwa tugas utama kepala daerah adalah melayani masyarakat, bukan hanya menghabiskan anggaran.
"Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta," pungkas Prabowo.
