Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengisyaratkan bahwa pemerintahannya memiliki rencana untuk merebut industri minyak Iran dan membuka kembali Selat Hormuz. Hal ini ia sampaikan di tengah situasi konflik antara AS dan sekutunya, Israel, melawan Iran. Menurut Trump, upaya ini dapat diwujudkan meskipun akan membutuhkan waktu yang cukup lama.
"Dengan sedikit waktu lagi, kita dapat dengan mudah MEMBUKA SELAT HORMUZ, MENGAMBIL MINYAKNYA, dan MENGHASILKAN KEKAYAAN BESAR," tulis Trump dalam unggahan media sosialnya, seperti dikutip dari Aljazeera pada Sabtu (4/4/2026). Ia juga menambahkan pertanyaan retoris mengenai dampak hal ini terhadap dunia.
Selama beberapa minggu, Trump secara konsisten menyatakan niat AS untuk membuka kembali Selat Hormuz yang terblokir sejak awal konflik, yang menyebabkan lonjakan harga energi global. Pada Maret lalu, ia bahkan menyebut Angkatan Laut AS akan mengawal kapal tanker minyak melintasi jalur strategis tersebut.
Namun, pihak militer AS dilaporkan belum siap mengawal kapal-kapal yang bergerak lambat di selat sempit tersebut. Kondisi ini membuat kapal-kapal AS berpotensi menjadi sasaran empuk drone dan rudal Iran. Di sisi lain, Presiden Trump sempat menyiratkan kemungkinan AS meniru model pengambilalihan minyak mentah Venezuela.
Model pengambilalihan minyak Venezuela ini terjadi setelah pasukan AS menculik Presiden Nicolas Maduro pada Januari lalu. Penggantinya, Delcy Rodriguez, kemudian sepakat untuk bekerja sama dengan pemerintahan Trump dalam menjual sebagian besar minyak Venezuela. Trump menyatakan bahwa model serupa bisa diterapkan di Iran, namun ia ragu masyarakat AS memiliki kesabaran untuk perang yang berlarut-larut.
"Kita bisa saja mengambil minyak mereka, tapi Anda tahu saya tidak yakin bahwa orang-orang di negara kita memiliki kesabaran untuk melakukan itu, dan itu sangat disayangkan," kata Trump. Ia menambahkan bahwa masyarakat AS lebih memilih melihat konflik berakhir dengan kemenangan besar dan pasukan pulang.
Kedaulatan Iran dan Hukum Internasional
Di Iran, sistem pemerintahan tetap utuh meskipun terjadi pembunuhan terhadap beberapa pejabat tinggi dan pemboman harian oleh AS serta Israel. Pemerintah Iran secara nyata masih memegang kendali penuh atas sumber daya alam negaranya. Oleh karena itu, mekanisme AS untuk menguasai industri minyak mentah Iran dan membuka Selat Hormuz masih belum jelas.
Pernyataan Trump mengenai pengambilalihan minyak Iran dinilai sebagai bualan semata dan melanggar hukum internasional. Berdasarkan doktrin hukum internasional tentang Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1962, minyak dan mineral adalah milik negara tempat mereka berada.
Resolusi PBB tersebut menegaskan bahwa "Pelaksanaan kedaulatan rakyat dan bangsa atas sumber daya alam mereka secara bebas dan bermanfaat harus didorong oleh rasa saling menghormati antar negara berdasarkan kesetaraan kedaulatan mereka." Hal ini menyoroti kompleksitas hukum dan politik di balik wacana pengambilalihan tersebut.
