Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melaporkan sebanyak 65,8 persen garis pantai di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa mengalami abrasi serius sepanjang periode tahun 2000 hingga 2024. Data tersebut dipaparkan dalam diskusi ketahanan pesisir di Jakarta pada Senin, 4 Mei 2026.
Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Tubagus Solihuddin, menyatakan bahwa perubahan garis pantai di wilayah tersebut didominasi oleh erosi, sementara proses akresi atau penambahan daratan hanya mencapai 34,2 persen. Temuan ini dilansir dari Detik iNET berdasarkan analisis citra satelit Sentinel.
"Pantura Jawa sedang menghadapi krisis nyata. Tantangannya bukan hanya erosi, abrasi, dan banjir, tetapi juga kenaikan muka air laut dan penurunan tanah," ujar Tubagus Solihuddin, Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN.
Dampak abrasi terpantau signifikan di beberapa titik, seperti hilangnya daratan seluas 1,72 kilometer persegi di Tanjung Pontang, Serang. Di Muara Gembong, Bekasi, air laut dilaporkan telah masuk sejauh 4 kilometer ke daratan dan merendam 1.000 hektare tambak.
Kondisi serupa terjadi di Demak dengan intrusi air laut mencapai 5 hingga 6 kilometer yang menenggelamkan permukiman warga. Sementara di Subang dan Indramayu, kerusakan mencakup ratusan hektare tambak serta akses jalan desa sepanjang 1 kilometer.
Analisis BRIN menunjukkan bahwa 84 persen pesisir Pantura terdiri dari endapan yang belum terkonsolidasi sehingga mudah tererosi. Selain itu, 83 persen wilayah tersebut merupakan dataran rendah dengan ketinggian di bawah 10 meter di atas permukaan laut.
Data altimetri periode 1993-2025 menunjukkan kenaikan muka air laut di Pantura mencapai rata-rata 0,41 hingga 0,42 sentimeter per tahun. Faktor ini diperparah dengan penurunan muka tanah yang sangat masif di sejumlah kota besar.
| Lokasi | Penurunan Tanah (per Tahun) |
|---|---|
| Demak | 16 cm |
| Jakarta | 15 cm |
| Sidoarjo | 14 cm |
| Pekalongan | 11 cm |
| Surabaya | 8 cm |
Intervensi manusia di wilayah hulu, seperti pembangunan bendungan dan pembelokan sungai, dinilai memutus suplai sedimen ke pesisir. Penanganan krisis ini memerlukan pendekatan lintas sektor yang disesuaikan dengan karakteristik unik setiap wilayah di sepanjang Pantura.
