Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran hampir Rp4 triliun untuk memperbaiki sekitar 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa mulai Selasa, 28 April 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas insiden kecelakaan maut di Bekasi Timur yang mengakibatkan belasan korban jiwa.
Dana tersebut akan difokuskan untuk peningkatan keamanan pada lintasan yang selama ini dinilai rawan akibat minimnya pengawasan serta infrastruktur penunjang. Berdasarkan data yang dilansir dari Medcom, kecelakaan di kawasan Stasiun Bekasi Timur melibatkan tabrakan antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek.
Tragedi tersebut mencatatkan 14 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Saat ini, identifikasi korban masih berlangsung di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid dan RS Polri Kramat Jati, sementara PT KAI memastikan seluruh biaya pengobatan dan pemakaman ditanggung oleh asuransi perusahaan.
"Ini demi keselamatan masyarakat dan kelancaran transportasi kereta api yang sangat dibutuhkan publik," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI saat mengunjungi korban di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid. Ia menambahkan bahwa banyak jalur di Jawa merupakan peninggalan era kolonial yang belum mendapatkan pembaruan menyeluruh.
Pemerintah menerapkan dua skema utama penanganan, yakni pembangunan pos penjagaan di titik rawan serta konstruksi flyover pada kawasan dengan volume lalu lintas tinggi. Khusus untuk wilayah Bekasi, pembangunan flyover telah disetujui guna menekan risiko kecelakaan akibat mobilitas kendaraan dan perjalanan kereta yang padat.
Pembenahan infrastruktur ini dinilai mendesak mengingat tingginya ketergantungan publik terhadap transportasi massal berbasis rel. Program perbaikan 1.800 titik ini diharapkan dapat menuntaskan persoalan keselamatan di perlintasan sebidang yang selama bertahun-tahun menjadi sumber potensi kecelakaan.
Sebagai langkah tanggap darurat, PT KAI telah mengoperasikan posko bantuan dan pusat informasi di Stasiun Bekasi Timur. Fasilitas ini ditujukan untuk membantu keluarga korban dalam mendapatkan informasi penanganan penumpang serta koordinasi barang-barang milik pelanggan yang terdampak insiden tersebut.
