Pemerintah Iran telah memberikan izin bagi 20 kapal berbendera Pakistan untuk melewati Selat Hormuz. Keputusan penting ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, sebagai bagian dari pengaturan khusus yang memungkinkan dua kapal melintas setiap hari.
Seperti dilansir dari Detik Finance, Dar membagikan informasi mengenai kesepakatan tersebut melalui akun X miliknya pada Sabtu, 28 Maret 2026, waktu setempat. Menurut Dar, langkah Iran ini dapat menjadi sinyal perdamaian yang berpotensi memulihkan stabilitas regional yang sedang dalam kondisi genting.
Dalam unggahan di media sosial, Dar secara spesifik menandai beberapa pejabat tinggi Amerika Serikat (AS), termasuk Wakil Presiden AS JD Vance, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio, Utusan Steve Witkoff, serta Menlu Iran Abbas Araghchi.
Penutupan Selat Hormuz sebelumnya terjadi setelah AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran yang mengakibatkan meninggalnya Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei pada 28 Februari lalu. Situasi ini menciptakan kondisi yang sangat menekan bagi sektor logistik global.
Diperkirakan sekitar 2.000 kapal terhenti di kedua sisi selat yang sempit tersebut. Volume lalu lintas maritim anjlok hingga 90%, dengan hanya 150 kapal yang berhasil melintas sejak konflik pecah. Dampaknya, harga minyak dunia sempat melonjak hingga mencapai US$100 per barel, menunjukkan kenaikan sekitar 40%.
Pengendalian Ketat dan Biaya Melintas
Saat ini, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) memberlakukan kontrol ketat terhadap jalur Selat Hormuz, menyerupai pos pemeriksaan. Setiap kapal yang hendak melintas diwajibkan menyerahkan rincian kargo, daftar awak, dan tujuan kepada perantara yang telah disetujui oleh IRGC.
Apabila verifikasi berhasil, kapal akan menerima kode izin dan dikawal melewati perairan Iran. Ada laporan yang menyebutkan setidaknya dua kapal telah membayar 'biaya istimewa' sebesar US$2 juta per lintasan, pembayaran yang dilakukan menggunakan mata uang Yuan China.
Upaya Mediasi Pakistan
Pakistan telah mengambil peran sentral dalam memfasilitasi komunikasi antara Teheran dan Washington, bertindak sebagai perantara pesan di tengah ketegangan yang memanas. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengadakan diskusi ekstensif dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengenai situasi yang semakin memburuk.
Pakistan juga menjadi tuan rumah perundingan mediasi penting AS-Iran di Islamabad. Para diplomat kunci dari seluruh Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, Turki, dan Mesir, diharapkan hadir untuk membahas upaya perdamaian dan stabilitas regional. Meskipun ada dorongan diplomatik, Iran menyatakan keraguan atas upaya yang sedang berlangsung, menuduh AS membuat tuntutan tidak masuk akal.
Proposal Damai dan Kondisi Militer
Washington telah menyampaikan proposal 15 poin kepada Iran, yang mencakup pembatasan program nuklir dan pembukaan kembali Selat Hormuz. Namun, Iran menolak usulan ini dan mengajukan rencana lima poin yang menuntut reparasi serta pengakuan kedaulatan atas jalur air strategis tersebut.
Meskipun Teheran belum secara resmi mengakui pembicaraan langsung dengan Washington, laporan mengindikasikan bahwa Iran telah menyampaikan tanggapannya terhadap proposal gencatan senjata AS melalui Islamabad. Sementara itu, ketegangan militer tetap tinggi dengan kehadiran armada angkatan laut AS yang signifikan di wilayah tersebut.
