Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo resmi melantik tujuh pejabat tinggi madya eselon I di lingkungan Kementerian PU, Jakarta, pada Jumat (1/5/2026). Langkah ini diambil sebagai upaya penyesuaian kelembagaan guna mengawal program prioritas pemerintah secara efektif.
Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, salah satu figur yang mengisi posisi strategis tersebut adalah Mayjen TNI (Purn) Arnold Ritiauw. Ia mengemban tugas baru sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA).
Selain jabatan Direktur Jenderal, pelantikan ini juga mencakup posisi Sekretaris Jenderal, Kepala Badan, hingga Staf Ahli Menteri. Penataan struktur ini bertujuan memperkokoh pelaksanaan tugas taktis dan strategis kementerian di masa mendatang.
| Nama Pejabat | Jabatan Baru |
|---|---|
| Apri Artoto | Sekretaris Jenderal |
| Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw | Direktur Jenderal Sumber Daya Air |
| Bisma Staniarto | Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Adenan Rasyid | Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah |
| Rachman Arief Dienaputra | Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat |
| Indro Pantja Pramodo | Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi |
| Pantja Dharma Oetojo | Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan |
Dody Hanggodo menjelaskan bahwa reorganisasi ini merupakan bagian dari pengembangan konsep 'statecraft' atau kemahiran dalam mengelola kebijakan negara. Hal ini ditujukan agar setiap proyek infrastruktur memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
"Kementerian PU diharapkan dapat terus menghadirkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi proses, tetapi juga hasil yang dapat dirasakan secara nyata," kata Dody Hanggodo, Menteri PU.
Menteri PU juga menitikberatkan pada pentingnya integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai fondasi utama organisasi. Menurutnya, lingkungan kerja yang sehat dan bersih menjadi syarat mutlak untuk menjaga kepercayaan publik.
Prosesi pelantikan ini diselenggarakan di Gedung Utama Kementerian PU dengan penekanan pada peningkatan tata kelola internal. Pejabat yang baru dilantik kini mulai menjalankan tugas untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional.
