Viralnya video di media sosial yang menampilkan puluhan ribu motor listrik dengan logo Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi perhatian publik. Kemunculan video ini bertepatan dengan upaya pemerintah dalam efisiensi anggaran negara. Pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BGN telah memberikan penjelasan terkait pengadaan kendaraan tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sebagaimana dilansir dari Detik Finance, mengakui bahwa dirinya belum memiliki informasi detail mengenai video yang beredar. Namun, Purbaya mengungkapkan adanya pengajuan pengadaan motor dan komputer untuk menunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun sebelumnya, yang kala itu ditolaknya.
"Tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor, tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa. Ini gosip ya? Saya cek lagi," ujar Purbaya dalam sebuah diskusi media di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/4/2026).
Purbaya berpandangan bahwa alokasi anggaran untuk program MBG seharusnya diprioritaskan untuk pengadaan makanan. Ia juga mengemukakan bahwa mitra pelaksana MBG memiliki keuntungan yang cukup, sehingga mereka seharusnya dapat menyisihkan dana untuk mencicil kendaraan operasional mereka.
"Bukan nggak boleh, kita nggak tahu programnya seperti apa, tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnis kan udah untung cukup, mereka cicil dari sana harusnya, tapi saya akan coba cek lagi," tambah Purbaya.
Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan terkait pengadaan motor listrik tersebut. Menurut Dadan, kendaraan tersebut telah masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2025. Fungsinya adalah untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG.
"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," kata Dadan di Jakarta, pada Selasa (7/4), seperti dikutip dari Detik Finance.
Lebih lanjut, Dadan memastikan bahwa hingga kini motor-motor tersebut belum didistribusikan kepada pihak terkait. Ia menjelaskan bahwa kendaraan yang telah tersedia masih harus melewati serangkaian proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan secara resmi.
