Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak secara resmi proposal perdamaian terbaru yang diajukan Pemerintah Iran pada Selasa, 12 Mei 2026. Penolakan ini merespons dokumen Teheran yang menawarkan penghentian konflik total dan pembukaan kembali Selat Hormuz dengan syarat pencabutan sanksi ekonomi.
Dilansir dari Medcom, tawaran perdamaian tersebut mencakup tuntutan agar Washington mencabut sanksi penjualan minyak dalam kurun waktu 30 hari setelah kesepakatan awal. Selain itu, Iran mendesak pelepasan aset-aset mereka yang saat ini masih dibekukan oleh pemerintah Amerika Serikat.
"Sama sekali tidak dapat diterima," ujar Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, melalui unggahan di media sosialnya menanggapi poin-poin yang diajukan oleh Teheran.
Pihak Gedung Putih menilai dokumen yang dilaporkan oleh kantor berita Tasnim News Agency itu tidak memberikan kepastian mengenai penghentian program nuklir. Amerika Serikat tetap pada pendirian bahwa Iran harus memperjelas komitmen mereka untuk tidak memiliki senjata nuklir.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menegaskan bahwa kejelasan mengenai niat pengembangan nuklir menjadi prasyarat mutlak untuk mencapai kesepakatan damai. Kurangnya jaminan tersebut membuat negosiasi yang dimediasi oleh Pakistan di Islamabad sejak April lalu belum membuahkan hasil konkret.
Eskalasi konflik antara kedua negara ini memuncak setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran pada akhir Februari lalu. Operasi militer tersebut dilaporkan menyebabkan gugurnya Ali Khamenei serta sejumlah pejabat tinggi dan warga sipil di Teheran.
Sebagai bentuk pembalasan, Iran meluncurkan serangkaian serangan pesawat nirawak dan rudal ke pangkalan yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di Timur Tengah. Pengetatan penjagaan di Selat Hormuz oleh militer Iran juga telah memicu kekhawatiran global terhadap stabilitas harga minyak dunia.
Hingga saat ini, pasar internasional masih terus memantau dinamika perundingan kedua negara di tengah ancaman gangguan jalur distribusi logistik global. Delegasi kedua pihak dikabarkan masih berada dalam posisi buntu terkait poin-poin jaminan keamanan di masa depan.
