Kamboja berpotensi menjadi negara pertama yang menerapkan hukuman berat bagi pelaku penipuan telekomunikasi, bahkan hingga penjara seumur hidup. Hal ini menyusul disetujuinya draf Undang-Undang Anti-Penipuan Telekomunikasi oleh kabinet, yang kini berada di tangan komite legislatif dan yudisial Majelis Nasional, seperti dilaporkan The Cambodia China Times.
Persetujuan kabinet adalah langkah awal dalam proses legislasi di Kamboja. Selanjutnya, RUU ini akan dibahas dan divoting secara formal di parlemen. Namun, jadwal pembahasan dan pemungutan suara belum diumumkan.
Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Kehakiman Kamboja, Koeut Rith, menyatakan bahwa RUU ini menetapkan hukuman ketat untuk mencegah kembalinya penipuan telekomunikasi. Tindakan mengorganisir atau mengoperasikan pusat penipuan akan dianggap sebagai pelanggaran serius yang bisa dihukum 5 hingga 10 tahun penjara.
Hukuman bisa meningkat menjadi 30 tahun penjara atau bahkan seumur hidup jika kejahatan tersebut melibatkan faktor pemberat seperti penahanan ilegal, pemerasan, atau pembunuhan.
Rancangan undang-undang ini juga menyasar individu yang merekrut atau melatih orang lain untuk melakukan penipuan, serta pemilik properti yang menyewakan tempat untuk kegiatan ilegal tersebut. Pemilik properti tidak bisa beralasan tidak tahu menahu mengenai kegiatan yang terjadi di properti mereka untuk menghindari tanggung jawab.
Pemerintah mengidentifikasi lima kategori pelanggaran terkait penipuan telekomunikasi dalam undang-undang tersebut, dan menetapkan denda hingga USD 500.000 untuk pelanggaran serius.
Koeut Rith menambahkan bahwa undang-undang ini, setelah diberlakukan, akan menciptakan kerangka hukum yang sistematis untuk memerangi penipuan telekomunikasi dan memperkuat upaya penegakan hukum setelah penindakan yang baru-baru ini dilakukan.
Sebelumnya, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menegaskan bahwa kampanye pemerintah melawan penipuan telekomunikasi terus berlanjut dan bukan sekadar tindakan simbolis. Ia menggambarkan masalah ini sebagai tantangan regional dan global yang telah mencoreng reputasi internasional Kamboja.
Pemerintah Kamboja juga menargetkan pemberantasan seluruh operasi penipuan telekomunikasi di seluruh negeri pada akhir April 2026.
