Presiden Prabowo Subianto menyoroti urgensi pembenahan komprehensif dalam pemerintahan, mencakup aspek lingkungan kerja hingga tata kelola institusi.
Penegasan ini disampaikan Prabowo dalam wawancara bersama jurnalis senior dan pengamat di kediamannya, Hambalang, pada Selasa (17/03/2026).
Menurut Prabowo, akar masalah birokrasi terletak pada budaya dan kebiasaan lama, selain sistem yang ada.
"Saya lihat kita harus beresin lingkungan kita. Kita harus beresin budaya kita. Kita harus beresin governance kita. Hal-hal yang kecenderungan selalu menipu. Nyelundup. iya kan? Underinvoicing, iya kan? Semua praktik-praktik itulah," tegas Prabowo dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (22/3/2026).
Prabowo menekankan bahwa praktik-praktik menyimpang harus diberantas secara konsisten. Pembenahan internal di setiap institusi menjadi kunci.
"Makanya saya, semua kawan-kawan di semua lembaga saya tanya, You (Anda) bersihkan dirimu, atau You (Anda) nanti akan dibersihkan, dan Saya lihat beberapa menteri saya sudah kelihatan sudah mulai benar. Ada orang yang kelihatan soft, tapi ada dirjen-dirjen yang nakal-nakal, langsung dipecat," jelas Prabowo.
Sebagai contoh, Prabowo menyinggung langkah Menteri Pekerjaan Umum (PU) dalam melakukan pembenahan internal.
"Kalau Anda lihat Menteri PU saya sekarang, Pak Dody ya, orangnya kan baik, tapi ada yang mau main-main, dia praaak, dia pecat dua dirjen," ujar Prabowo.
Langkah Menteri PU Dody Hanggodo tersebut merupakan bagian dari bersih-bersih kementerian. Dua pejabat setingkat Dirjen mengundurkan diri setelah evaluasi dan pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin berat.
Prabowo mengakui bahwa proses pembenahan tidaklah mudah karena adanya resistensi dari dalam institusi.
"Kita menemukan deep-state, kita menemukan ada dirjen-dirjen yang berani melawan menteri. Akhirnya kita pecatkan banyak sekali dirjen-dirjen. Ada dirjen-dirjen yang merasa untouchable. Ada lembaga-lembaga yang merasa tidak boleh diaudit. Ini pekerjaan tidak ringan," tutur Prabowo.
